DPRD Pringsewu Pelajari Pengawasan Perda di Bukittinggi

Bukittinggi, KABA12.com --- Sejumlah anggota DPRD kabupaten Pringsewu, provinsi Lampung mengadakan kunjungan kerja ke DPRD kota Bukittinggi, Rabu (21/02). Rombongan disambut hangat Wakil Ketua DPRD, Yontrimansyah, Ketua Bapemperda, Ibnu Asis, bersama Sekwan, Hermansyah serta Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bukittinggi, Ramon Arisa Putra.

Ketua Balegda DPRD Pringsewu, Zunianto menjelaskan kunjungan kerja kali ini terkait pengawasan pelaksanaan perda yang sudah disahkan. Sehingga didapat informasi terkait sejauh mana fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan perda itu sendiri.

"Bukittinggi kota menarik yang tertata dengan baik. Kami yakin semua itu tentu ada peran DPRD, terutama tentang regulasi yang disusun. Untuk itu bagaimana kita mempelajari bagaimana fungsi DPRD dalam memantau dan mengontrol regulasi tersebut untuk diterapkan di Bukittinggi," ungkapnya.

Adison Atia, anggota Balegda DPRD Pringsewu menambahkan, disamping regulasi aturan yang dibahas tersebut, dalam pertemuan juga dikedepankan bahwa Bukittinggi kota sejarah. Hal ini cukup menarik bagaimana kota yang indah ini juga pernah menjadi ibukota  negara.

"Kami pun menggali apa pertimbangan Petinggi Negara saat itu. Ternyata memang salah satunya, Bukittinggi punya sumber Daya Alam yang luar biasa. Tetunya hal tersebut tak lepas dari pengelolaan yang dilakukan eksektuif dan legislatif. Pringsewu juga daerah home industri atau jasa, dimana SDA nya tidak terlalu jauh berbeda dengan Bukittinggi. Kesamaan itulah yang kita bahas untuk saling bertukar pikiran agar saling membwri masukan, khususnya kepada DPRD Pringsewu sendiri," ujar Ketua Fraksi PKS di DPRD Pringsewu itu.

Sementara itu, Ibnu Asis, Ketua Bapemperda DPRD Bukittinggi didampingi Sekwan, Hermansyah, menyambut baik kunjungan DPRD Pringsewu. Dalam pertemuan itupun, Ibnu menyampaikan, proses penyusunan ranperda telah dilaksankan. Terdapat 21 ranperda yang akan dibahas tahun 2018 ini dan tiga diantaranya merupakan inisiatif DPRD.

"Perda ini dalam prosesnya setelah dibahas dan disetujui akan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Sumbar khususnya Perda yang berkaitan dengan non pajak atau retribusi dan RPJM. Sedangkan yang berkaitan pajak dan tata ruang akan dievaluasi Gubernur," jelasnya.

Terkait pengawasan pelaksanaaan perda, Ibnu menjelaskan secara regulasi, usia sebuah peraturan daerah maksimal lima tahun. "Untuk itu, Bukittinggi pun akan melakukan pendataan terhadap seluruh perda yang ada, sejauh mana implementasi perda tersebut di lapangan. Ini juga akan jadi PR besar kita kedepan," ulasnya.

Selanjutnya, DPRD Pringsewu direncanakan juga akan melaksanakan kunker ke Satpol PP Bukittinggi untuk mencari informasi terkait pelaksanaan perda. Karena, Satpol PP sendiri memang memiliki tugas pokok sebagai penegak perda di masing-masing daerah.

(Ophik)